Penandatanganan Nota Kesepahaman BPS-KPPPA

BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melanjutkan kerjasamanya yang berakhir November 2014 dengan penandatanganan nota kesepahaman dalam hal penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan informasi gender dan anak (22/5) di Gedung KPPPA. Langkah ini sebagai upaya meningkatkan komitmen dan sinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan penyediaan data dan informasi gender dan anak. Hal tersebut dalam rangka meningkatkan kedudukan perempuan dan upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

     Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dalam sambutannya mengungkapkan bahwa dalam pembangunan sekarang ini dibutuhkan data terpilih dan terpilah menurut jenis kelamin, baik perempuan dan laki-laki dari berbagai pendidikan karena data ini merupakan unsur dasar yang harus ada dalam isu gender. Apalagi selama ini isu gender masih kurang mendapat perhatian dalam berbagai proses perencanaan pembangunan. “Satu hal yang membuat sayashock kalau dihadapkan dengan media dan mereka menanyakan angka. Untuk memberikan kepercayaan diri pada saya dan kementerian saya tolong berikan data yang jelas bagi kami. Lebih cepat lebih baik Pak, jangan cepat tapi salah,” begitu Yohana mengungkapkan mengapa begitu dibutuhkannya data BPS bagi kementerian yang dipimpinnya.

     “Akan kami tindaklanjuti, data-data apa saja yang kami rilis akan kami sampaikan”, Kepala BPS, Suryamin menanggapi kebutuhan data yang disampaikan Yohana. Suryamin mengakui bahwa di beberapa tempat posisi perempuan masih menjadi the second person (di balik bayang laki-laki). Imbasnya, dengan munculnya stigma perempuan yang lemah lembut dan emosional membuat perempuan dipandang tidak bisa menjadi pemimpin yang rasional.